Saung Guru

Abstrak
Kebijakan pemerintah merestrukturisasi sistem pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri dengan cara memberikan otonomi yang lebih luas melalui status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) selain didasari oleh masalah keterbatasan pemerintah mendanai biaya pendidikan tinggi secara memadai, juga bertujuan untuk mendorong Perguruan Tinggi Negeri agar dapat lebih leluasa merancang strategi guna pengembangan lembaga dan membangun kemampuan bersaing di era globalisasi.

Pengalaman yang panjang dalam mengelola pendidikan, kampus yang luas dengan kemegahan bangunan lama maupun barunya yang terletak di lokasi strategis, fasilitas penunjang belajar yang lengkap, kualifikasi dosen berpendidikan mayoritas S2 dan S3, serta sejumlah profesor sebagai guru besar membuat sumber daya PTBHMN amat memadai dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia. Kesemua keunggulan sumber daya PTBHMN tersebut menjadi daya tarik yang teramat besar bagi calon mahasiswa, setelah menjadi mahasiswa, maupun saat menjadi alumni. Oleh karena itu penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus yang sampai saat ini masih menjadi polemik pun karena mahalnya, peminatnya tidak berkurang.