Saung Guru

Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pencapaian komposit IPM di Jawa Barat pada periode 1993-2006. Tujuan penelitian ini: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian IP sebagai salah satu komposit pembentuk IPM (AMH, RLS, ILS, IP) di Jawa Barat pada periode tahun 1993-2006.
Penelitian ini bersifat analisis ex-post facto evaluation. Metode yang dipergunakan adalah analisis forcasting dengan menggunakan teknik proyeksi. Data yang dikaji merupakan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
Hasil penelitian bahwa selama periode 1993-2006: 1) RLS bertambah 1,25 tahun; pencapaiannya 7,80 tahun/tahun; pertumbuhannya 2,37% (0,18486/tahun). 2) AMH bertambah 6,96%; pencapaiannya sebesar 95,07%; pertumbuhannya 0,50% (0,475385%/tahun); buta huruf tersisa 4,27%. 3) AHH bertambah 7,23 tahun (68,28 tahun); pencapaiannya 67,70/tahun; pertumbuhannya 0,54% (0,36558 tahun). 4) IP bertambah 7,47 poin; pencapaiannya 80,9 poin/tahun; pertumbuhannya 0,91%/ tahun (0,73 poin).
Selama periode 1993-2006 IP di Jawa Barat mencapai lompatan sebesar 7,47 poin. Rata-rata pencapaiannya 80,9 poin/tahun sedangkan pertumbuhannya mencapai 0,91%/ tahun atau (0,73 poin. Pada tahun 2006 IP sudah mencapai 81,69 poin. Dengan kinerja tersebut pada tahun 2010 IP diperkirakan akan mencapai 84,61 poin. Data menunjukan ternyata pencapaian IP tersebut lebih banyak disumbang oleh faktor AMH sebesar 79.05% sementara RLS menyumbang 20,94%. Pertumbuhan selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun terakhir ini tidak menggambarkan akselerasi yang progresif, artinya pula pembangunan pendidikan berjalan relatif stagnan tanpa ada perubahan yang berarti. RLS hanya bertambah 1,25 tahun dengan pertumbuhan 2,37% (0,18486 tahun) dan masing ada gap RLS 6,96 tahun. Dilihat dari akselerasi secara umum perkembangan angka RLS di semua daerah menunjukkan pertumbuhan positif walaupun amat lamban dan cenderung stagna, fluktuasinya antara 6-7 tahun,
Secara keseluruhan akselerasi pencapaian RLS di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Fenomena ini sekaligus merefleksikan masih terjadinya ketimpangan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan sekaligus menunjukkan pula bahwa perlakuan pembangunan masih belum merata.