EDUTECH

Abstrak
demokratisasi dunia memaksa organisasi, termasuk juga pemerintah dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan perhatian lebih pada aktivitas kehumasan pemerintah. Peran yang akan mencakup kontribusi bagi pemerintahan yang baik dan menghormati hak asasi manusia. Itu akan berarti hubungan masyarakat di Indonesia, seperti di tempat lain di Asia, akan terlibat dalam upaya pengembangan diplomasi publik.
Sadar akan persoalan sekaligus tuntutan optimalisasi serta revitalisasi peran humas pemerintah di era reformasi, demokratisasi dan transparansi informasi publik, Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2011, yang di dalamnya mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri 13/2011 merepresentasikan keinginan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membenahi peran serta fungsi Humas pemerintah di lingkungannya.
Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para pejabat kehumasan di lingkungan Kemendagri terhadap Permendagri No.13 Tahun 2011 dan bagaimana implementasi Permendagri No.13 Tahun 2011 oleh pejabat kehumasan Kemendagri.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori kostruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat humas Kemendagri memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang mendorong Humas Kemendagri untuk meningkatkan profesionalismenya dan merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif publik. Sementara dalam implementasi Permendagri 13/2011 ditemukan beberapa latar belakang lahirnya Permendagri 13/2011, terdapat upaya sosialisasi Permendagri 13/2011, dampak, kendala serta solusi terkait implementasi Permendagri 13/2011 dan 4 aktivitas kehumasan utama Kemendagri yaitu layanan public information, public affairs, analisis isi media dan manajemen krisis.