@rtikulasi

Abstrak
Kebijakan desentralisasi telah memberikan tawaran baru bagi bangkitnya skema politik yang lebih demokratis dan membawa penyelamatan atas tatanan sosial , ekonomi ,politik dan budaya yang lebih kondusif`. Realita tersebut, tentu saja bisa bermakna sebagai ancaman dan sekaligus peluang bagi upaya membangun agenda-agenda perubahan yang hendak dicapai bagi bangsa Indonesia. Sebab agenda desentralisasi tidak serta merta mengusung semangat demokrasi yang mampu memberdayakan masyarakat. Diakui bahwa Indonesia tengah membangun, namun persoalan yang dihadapi bahwa percepatan pembangunan tidak diikuti tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi ( 31,1 juta jiwa atau 15,97 % ), Index Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang rendah ( pada kisaran 110 dari 177 negara dengan nilai IPM 0,697) masih di bawah peringkat negara-negara ASEAN (Menko Kesra, 2006:7). Hal ini merupakan indikasi yang dapat menimbulkan kerentanan kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat dan negara.
Strategi pemberdayaan dalam pembangunan desa menawarkan suatu alternatif pemikiran tentang perubahan dalam tatanan masyarakat berupa munculnya inisiatif lokal, peningkatan partisipasi dan desentralisasi, terutama pengalokasian kembali sumber-sumber daya yang ada melalui pengembangan institusi lokal dan kelompok dalam masyarakat.
Ketidakberdayaan masyarakat untuk mengakses terhadap sumber-sumber informasi dan pelayanan yang tidak kondusif, menjadikan masyarakat desa dan lembaga-lembaga lokal yang menaunginya tetap berada pada posisi yang termarginalkan. Problem seperti ini perlu dijawab dengan sejumlah tindakan penyelamatan bagi terbentuknya suasana dan tatanan baru yang lebih bermakna bagi masyarakat melalui ‘proses belajar’ yang berkelanjutan .