Portal Jurnal UPI

Jurnal Administrasi Pendidikan

jurnal Administrasi Pendidikan jurnal ini merupakan wahana komunikasi akademik antara sivitas akademika Program Studi Administrasi Pendidikan. Secara esensial jurnal ini menerbitkan hasil penelitian mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan.

EDISI

« Vol. XIII No. 1 Oktober 2013

MANAJEMEN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR (Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI)

Ratu Megalia, Th. Abin Syamsuddin Makmun
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kompetensi dan produktivitas PNS sehingga sulit untuk mencapai efesiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pendidikan dan pelatihan atau Diklat merupakan bagian integral dari pengembangan sumberdaya manusia. Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Badiklat Kemendagri) memiliki posisi yang sangat strategis dalam usaha mengembangkan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Dengan posisinya yang strategis ini, Badiklat Kemendagri dituntut melakukan reformasi penyelenggaraan diklat yang berbasis kompetensi. Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, memahami, dan memaknai tentang implementasi kebijakan reformasi sumber daya kediklatan di Badiklat Kemendagri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat interpretatif dan naturalistik. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang didukung dengan studi observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Temuan hasil penelitian ini menunjukkan implementasi reformasi dalam aspek sumber daya kediklatan masih belum optimal. Hal ini antara lain diindikasikan dengan: (1) belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan diklat (AKD) yang merupakan langkah pertama dalam proses penyelenggaraan diklat; (2) kondisi kurikulum pada sebagian diklat masih mengacu pada kurikulum lama sehingga terdapat materi ajar yang kurang relevan; (3) reformasi persyaratan peserta terus diupayakan karena sampai saat ini masih cukup banyak peserta pada penyelenggaraan diklat tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi jumlah maupun kualifikasi; (4) jumlah widyaiswara 15 orang dengan usia berkisar 50 sampai 64 tahun menunjukkan adanya ketimpangan rasio antara jumlah dan jenis diklat terhadap ketersediaan widyaiswara. Namun, tahun 2010 telah dilaksanakan kebijakan rekruitmen widyaiswara dari CPNS dan berlatar belakang pendidikan minimal S2; (5) telah dilakukan berbagai upaya perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Namun, belum semua materi diklat menggunakan fasilitas e-learning, akibat dari terbatasnya SDM yang menguasai IT. Sarana perpustakaan kurang di optimalkan pemanfaatannya, demikian pula koleksi buku maupun relevansinya perlu pengembangan; (6) masalah keterbatasan pembiayaan APBN telah membatasi jumlah target group (peserta) dalam beberapa penyelenggaraan diklat. Namun, dengan diterapkannya PNBP dapat menambah jumlah target group; (7) evaluasi diklat lebih ditekankan pada evaluasi proses dan output, sedangkan evaluasi outcome [dampak] belum dilaksanakan secara terencana. Reformasi sumber daya kediklatan terus berjalan seiring dengan target waktu yang telah ditetapkan hingga tahun 2014. Akhirnya, penelitian ini menawarkan sebuah strategi alternatif model manajemen peningkatan kompetensi aparatur yang didasarkan pada pendekatan empat komponen sistem yang saling berkaitan dalam satu siklus kegiatan dan menekankan pada pelaksanaan uji kompetensi serta sertifikasi sumber daya manusia diklat melalui penetapan standar, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik [good governance] dan akuntabel.

Kata kunci : Kebijakan reformasi sumber daya kediklatan.

Abstrak DOC       Abstrak PDF       Send to email      Print      Share on Facebook

© Universitas Pendidikan Indonesia 2011.